Pelaku Usaha Kaltim Pakai Genset Lebih Dari 200KVA Harus Mengurus Perizinan Operasional
Jual Genset Isuzu – Pemakaian perangkat pembangkit listrik atau yang sering kita sebut sebagai genset dengan kapasitas lebih dari 200 KVA kini harus berdasarkan pada izin pemerintah, karena bila tidak memiliki izin resminya pengguna mesin genset akan diberikan sanksi atau mengalami masalah hukum. Hal ini telah diungkapkan oleh Kasubdit Indagsi dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Kalimantan Timur yaitu AKBP Seber R Kombong.
Beliau mengatakan jika pemakaian genset yang memiliki kapasitas daya lebih besar dari 200KVA maka sudah sewajarnya harus memiliki izin resmi, hal ini disesuaikan dengan UU 30 pada tahun 2009 mengenai Ketenagalistrikan. Aturan ini diberikan pada siapa saja pelaku usaha yang memanfaatkan energy listrik dari mesin genset lebih dari pemakaian 200 KVA.
Pada umumnya mereka yang menggunakan genset dengan kapasitas lebih dari 200KVA, adalah mereka yang memiliki usaha dalam bidang perhotelan, rumah makan bahkan perusahaan dagan. Meskipun demikian, di Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar masyarakatnya banyak yang tidak tahu menahu dengan aturan ini.
“Tidak mencukupi Standar Layak Operasi saja akan tetapi pelaku usaha harusnya tetap mengurus perizinan secara resmi operasi mesin genset. Sedangkan yang dibawah kapasitas 200KVA tidak perlu melakukan perizinan” ungkapnya.
Lanjut Seber, proses permohonan dan pengeluaran perizinan operasional ini nantinya akan dikeluarkan secara langsung oleh Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terbatu Satu Pintu. Pada umumnya tetap disertai dengan tembusan yang didapatkan dari Dinas ESDM di wilayah setempat.
Pasalnya di dalam peraturan tersebut terdapat pendapatan yang masuk dari penerimaan negara bukannya dari PNPB, sehingga ini wajib dilakukan, beliau mengatakan jika di dalam hal ini terdapat retribusi negara, karena uangnya nanti akan masuk pada kas negara.
Selama ini, pihak dari pemerintah masih terus melakukan tindakan adiminstrasi sepertu pemberian teguran maupun peringatan. Meskipun mengakui sosialisasi UU bukannya ranah dari kepolisian, akan tetapi dalam praktek yang terjadi di lapangan mereka yang akan melakukannya. “Mereka mengakui jika pemerintah jarang melakukan sosialisasi. Saat mereka ditindak, mereka akan berkatan jika belum pernah ada sosialisasi. Jika pun ada surat edaran, sudah pasti kita akan menaati peraturan tersebut. Sekarang ini kami tidak tahu menahu” ungkapnya.
